Home » HL » Walikota Rapat Bersama Menkeu Bahas Infrastruktur

Walikota Rapat Bersama Menkeu Bahas Infrastruktur

Danny Pomanto bersama Menkeu Sri Mulyani

Danny Pomanto bersama Menkeu Sri Mulyani

BugisPos – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengundang Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto membahas pembangunan infrastruktur daerah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Ruang Rapat Menkeu, Gedung Djuanda Lantai 3, Jalan Dr Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

 

Dalam kesempatan itu, turut serta Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Tangerang Arief Rachadiono, dan Bupati Sidoarjo Saifullah. “Pertemuan ini digelar untuk memperoleh masukan dan problem solving pembangunan infrastruktur dari kepala daerah karena saat ini pembangunan infrastruktur sangat urgent dan penting,” kata Menteri Sri melalui rilis Humas Pemkot Makassar.

 

Perhatian pemerintah pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas yang tinggi dalam arahan dan kerangka kebijakannya tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan kebutuhan pembiayaan sebesar USD 400 Miliar atau sekira Rp 5.000 Triliun untuk lima tahun ke depan. Skema KPBU ditawarkan pemerintah untuk mengatasi terbatasnya ruang fiskal dalam APBN dengan berfokus pada pengembangan kelayakan skema Public-Private Partnership (PPP) / (KPBU).

 

Perbaikan sistem KPBU antara lain dengan memperbaiki kerangka kerja hukum, ekonomi, dan kelembagaan dari kerangka kerja sama tersebut. Danny Pomanto dikesempata itu menyampaikan persoalan yang dihadapi pemerintah terkonsentrasi di kota. Sejak tiga tahun lalu di awal pemerintahannya, Danny melakukan studi transportasi yang menghasilkan kesimpulan mengerikan. “Jika di tahun 2017 tidak ada usaha radikal yang dibuat oleh kota Makassar maka Makassar akan mengalami ‘stroke’,” cemas Danny.

 

Usaha radikal di bidang transportasi lanjut Danny membutuhkan sokongan dana yang nominalnya tidak sedikit. Pemerintah membutuhkan dukungan dana dari swasta untuk mengimbangi keterbatasan anggaran dalam APBD. Proses investasi lanjut Danny juga menyoal keuangan, persoalan teknis, hukum, sosial dan politik untuk meyakinkan masyarakat dan legislatif menyetujui program pembangunan infrastruktur yang akan berjalan. Dukungan pemerintah pusat juga tak kalah pentingnya. Ia mengusulkan agar kota – kota di Indonesia yang memenuhi persyaratan di antaranya tingkat pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan keberhasilan menekan angka kemiskinan diberikan otoritas menjadi front liner ekonomi sembari mendapatkan pengawasan dari pemerintah pusat agar proses pembangunan infrastruktur yang berjalan tetap berada jalur yang tepat (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

pdam
royal
Jl.Lasuloro Dalam VI/37 Bumi Antang Permai, Makassar 90234
Tlp 0411-2033633-491980 / 085242553333
Email : redaksi@bugisposonline.com