Home » Opini » Tantangan Keamanan Siber di Hadapan Budi Gunawan

Tantangan Keamanan Siber di Hadapan Budi Gunawan

Oleh : Tantowi Yahya

Oleh : Tantowi Yahya

BugisPos —  Globalisasi telah memberikan pengaruh yang luas ke berbagai bidang kehidupan. Dampak dari globalisasi ini telah menyasar kemana-mana, salah satunya ke bidang yang paling strategis dan paling kritikal di sektor publik, yakni Teknologi Informasi dan Komunisasi (TIK).
Revolusi dibidang TIK telah terbukti memberikan dampak pada pelebaran ruang ekonomi dan sosial. TIK memberikan efek berantai yang sangat besar bagi perubahan ekonomi serta sosial sebuah komunitas, karena lebih banyak manusia akan saling terhubung satu sama lainnya. Sektor-sektor lain seperti ekonomi, keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya tidak akan mampu didayagunakan secara maksimal tanpa dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. TIK berperan sebagai sarana penghubung utama diantara berbagai sektor yang ada.

Namun pada sisi lain, keterhubungan ini juga mendatangkan implikasi negatif jika dilihat dari sudut pandang keamanan nasional. Dalam arti kata, ketika semua sektor pada saat ini sudah terkoneksi dengan ruang teknologi infomasi, maka perkembangan teknologi informasi telah memunculkan salah satu ruang kerawanan terbaru bagi keamanan nasional. Teknologi informasi menjadi suatu titik sentral, yang apabila diserang oleh suatu bentuk ancaman siber akan memiliki potensi dampak kerusakan secara masif terhadap berbagai sektor yang terkait dengan ruang teknologi informasi.

Serangan di ruang siber (cyberspace) sendiri merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya era teknologi informasi. Identifikasi bentuk serangan siber dapat terlihat pada hal-hal seperti kriminalitas siber, botnets, serangan terhadap institusi finansial-keuangan, penyebaran Multi Purpose Malcode, aktivitas siber yang disponsori oleh negara, dan aktivitas hacking. Berbagai bentuk trend ini menggunakan instrumen cyberspace sebagai saluran utama dalam melaksanakan tindakannya.

Kejahatan Siber Semakin Masif

Menjelang Pilkada serentak bulan Februari tahun depan, suhu politik semakin meningkat. Ini hal yang biasa, bahkan peningkatan suhu tersebut justru merupakan kondisi yang diharapkan. Dengan demikianlah dinamika politiknya menjadi lebih terasa. Namun sayangnya, Pilkada yang merupakan penjelmaan pelaksanaan demokrasi langsung, akhir-akhir ini sering dinodai oleh aktivitas dan aksi yang menciderai demokrasi itu sendiri, utamanya di alam maya.

Beredarnya berita-berita hoax, gambar-gambar meme yang menghasut dan penuh fitnah, pernyataan-pernyataan berbau SARA yang tidak jelas sumber dan asal usulnya telah membuat perpecahan di masyarakat kita yang selama ini dikenal santun dan menjunjung tinggi toleransi. BIN sebabagi institusi yang diberikan mandat oleh undang undang untuk mendeteksi informasi dan potensi ancaman yang masih dibawah permukaan, harus mampu menjadi leading sector khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini.

Bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga lainnya seperti Kemkominfo dan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) harus mampu mencari dan mengidentifikasikan para penjahat siber. Pembuat dan penyebar meme yang masuk ke wilayah penistaan SARA harus bisa diungkap identitas dan keberadaannya untuk kemudian diproses secara hukum.

Atas dasar kesadaran inilah, BIN yang dikomandani oleh Jenderal (Pol) Budi Gunawan mengajukan kenaikan anggaran BIN hingga 300 persen pada APBN 2017. BIN menyadari bahwa tantangan serangan siber (cyber attack) adalah nyata. Bahwa bahaya berbagai serangan siber ini telah menyancam keamanan nasional dan sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. BIN terlihat berupaya keras merespons keresahan pemerintah di mana pada tahun 2015, kejahatan siber (cyber crimes) di Indonesia meningkat drastis sebesar 389 persen dengan mayoritas serangan pada sektor bisnis e-commerce.

Munculnya ancaman kejahatan siber jenis ini menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan lembaga pemerintah yang ke depan hendak memperkuat ekonomi digital. Tantangan keamanan siber tidak hanya menyasar pada sektor yang seperti ekonomi-keuangan, sektor lain yang jauh lebih memberi dampak destruktif, yakni ideologi.

Hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Indonesia pada rentang waktu tahun 2014-2015 mengalami penurunan yang signifikan, khususnya pada gatra ideologi. Penurunan ketahanan ideologi ini disinyalir sebagai dampak dari liberalisasi di sektor teknologi informasi dimana ideologi-ideologi ‘luar’ yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa telah secara massif menyebar melalui media sosial (new media). Penyebaran yang tidak terhindarkan ini dalam level tertentu telah menggerus semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.

Agenda Masa Depan

Dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja, permasalahan cyber security telah menjadi salah satu fokus ancaman nasional yang mendapat prioritas perhatian dalam Rapat Komisi I DPR dengan Kepala BIN pekan lalu. Setidaknya ada 3 (tiga) level persoalan yang perlu mendapat perhatian Kepala BIN dalam rangka mengimplemantasikan program dan kebijakan kontra intelijen di sektor dunia maya ini.

Pertama, persoalan regulasi. Dalam tataran regulasi keamanan siber, tatanan perundangan yang terkait secara langsung dengan penerapan keamanan siber di Indonesia belum memadai. Regulasi yang menjadi referensi saat ini masih bersifat sektoral yakni Undang Undang (UU) RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kini telah direvisi, undang-undang berkaitan dengan informasi yakni UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam tataran regulasi keamanan siber, maka Presiden dan Parlemen (dalam hal ini Komisi 1 DPR RI yang menangani bidang Pertahanan, Intelijen, dan Komunikasi dan Informasi) menjadi aktor utama dalam kebijakan keamanan siber. Terlebih DPR dengan fungsinya di bidang legislasi dalam pembuatan peraturan tentang penerapan keamanan siber di Indonesia

Kedua, persoalan SDM dan infrastruktur. Indonesia sebenarnya memiliki banyak SDM yang terdiri dari para pakar dan ahli di bidang keamanan siber. Namun kemampuan dan keahlian mereka masih belum terkonsolidasi secara baik. Di antara para ahli ini juga bahkan telah direkrut dan dipekerjakan oleh negara lain untuk membangun ketahanan siber nasional negara tersebut.

Infrastruktur dan peralatan di bidang siber juga patut menjadi perhatian BIN ke depan. Untuk itulah, Komisi I DPR mendukung penuh program BIN dalam pengadaan peralatan kontra intelijen yang lebih modern. Di masa depan, serangan lewat ruang siber, baik atas nama negara maupun non-negara, akan semakin meningkat. Terlebih jika dilihat dari jumlah penggunanya, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan jumlah pemakai internet terbanyak. Indonesia cukup rentan menghadapi beberapa kasus serangan siber. Sehingga dibutuhkan kondolidasi baik secara SDM maupun infrastruktur

Ketiga, persoalan kelembagaan. Belum terdapatnya suatu institusi khusus di bawah pemerintah yang bertanggung jawab dalam keamanan siber di Indonesia saat ini. Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet di Jakarta (September 20, 2016) menolak pembentukan lembaga baru yang memiliki otoritas dalam keamanan siber.

Sementara saat ini, unit-unit di kementerian atau lembaga juga memiliki fungsi keamanan siber. Idealnya secara tegas pemerintah menunjuk salah satu struktur atau institusi pemerintah sebagai leading sector. Di internal pemerintah memang sudah ada Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), namun ketidakjelasan peran lembaga yang bertanggung jawab dalam keamanan siber, hendaknya tidak malah membuat gamang BIN dalam menjalankan peranannya.

Pada level ini, BIN perlu berperan sebagai penyambung atau perantara antara berbagai aktor pada unit-unit di kementerian atau lembaga yang terkait dalam permasalahan keamanan siber. Inilah persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh Kepala BIN ke depan.

Tantowi Yahya, Anggota Komisi I DPR RI – detik.com

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

pdam
royal
Jl.Lasuloro Dalam VI/37 Bumi Antang Permai, Makassar 90234
Tlp 0411-2033633-491980 / 085242553333
Email : redaksi@bugisposonline.com