Home » Opini » Mengurai Nasib Pencegahan Korupsi di Indonesia

Mengurai Nasib Pencegahan Korupsi di Indonesia

Oleh : Indra Rosandry

Oleh : Indra Rosandry

BugisPos — ¬†Pertemuan ke-5 The International Anti-Corruption Academy (IACA) di Wina, Austria, baru saja berakhir. Pertemuan ini dihadiri oleh 57 negara pihak termasuk Indonesia, dan 22 negara peninjau. Muncul pesan menarik yaitu terkait pandangan banyak negara mengenai tantangan dalam pencegahan korupsi, khususnya pendidikan dan raising awareness, dalam mendukung kebijakan anti-korupsi.
Dari pertemuan tersebut, terdapat kesamaan pandangan bahwa upaya memerangi korupsi bukan hanya menjadi porsi penegakan hukum atau penindakan semata tetapi peran pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang tersistem merupakan satu hal sangat penting.

Fakta menunjukkan bahwa walaupun banyak kemajuan yang diperoleh dari langkah penegakan hukum, korupsi tetap menjadi persoalan besar di hampir seluruh negara di dunia. Pada kenyataannya, tidak ada negara yang benar-benar bersih dari korupsi.

Hasil analisa Transparency International (TI) mencontohkan negara seperti Swedia yang menempati peringkat 3 teratas dalam indeks persepsi korupsi (corruption perception index) TI tahun 2015 ternyata menghadapi persoalan terkait korupsi di luar negeri, di mana perusahaan Swedia-Finlandia (37% sahamnya dimiliki pemerintah Swedia) menghadapi tuduhan suap senilai jutaan US Dollar untuk mengamankan bisnisnya di Uzbekistan.

TI dalam Laporan Tahunan 2015 juga menyoroti setengah negara-negara anggota OECD yang diduga melanggar kewajiban internasional untuk memberantas praktik suap yang dilakukan perusahaan-perusahaan mereka di luar negeri (Progress Report 2015: Assessing Enforcement of the OECD Convention on Combatting Foreign Bribery, www.transparency.org).

Di lain kasus, Korea Selatan yang saat ini menjadi ekonomi terbesar keempat di Asia dan menempati urutan ke-27 dan 34 negara maju dalam indeks persepsi TI juga tidak lepas dari persoalan lama terkait praktik suap yang melibatkan orang-orang penting, termasuk Perdana Menteri dan pemimpin media. Terobosan hukum pun dilakukan pada tahun ini dengan diberlakukannya undang-undang anti korupsi yang mengubah tatatan budaya bisnis masyarakat Korea Selatan (The Economist, 15 Oktober 2016).

Untuk itu, setidaknya diperlukan upaya menyeluruh dan berimbang dalam memberantas korupsi, baik melalui pencegahan, penindakan serta kerjasama internasional untuk berbagi pengalaman-pengalaman terbaik dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Pasal 1 Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) secara tegas menyatakan pencegahan sebagai salah satu pilar utama tujuan UNCAC. Masalah pencegahan ini bahkan diatur secara khusus dalam Bab II UNCAC. Sementara Perjanjian Pendirian IACA juga menegaskan pentingnya pencegahan korupsi melalui pendidikan, pelatihan, riset anti korupsi, serta bantuan teknis lainnya.

Pada kenyataannya, perhatian masyarakat terhadap aspek pencegahan korupsi hingga saat ini dipandang masih kurang apabila dibandingkan dengan aspek penindakan, termasuk di Indonesia.

Upaya Pencegahan Korupsi di Tanah Air

Sesungguhnya telah banyak inisiatif dan program yang dilakukan institusi seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan BPK, dalam rangka implementasi Rencana Aksi Nasional 2012-2025. Sebagai contoh, pembentukan sistem integrasi nasional dengan budaya dan pendidikan anti-korupsi sebagai pilar utama tujuan rencana aksi. Sistem ini bertujuan meningkatkan integritas masyarakat Indonesia, termasuk pegawai pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani.

KPK juga telah melakukan berbagai inisiatif pencegahan korupsi melalui pendidikan dan pelatihan, antara lain rencana pembentukan Akademi Anti-Korupsi yang akan berfungsi sebagai kawah candradimuka dalam pengembangan pendidikan dan kesadaran anti-korupsi, peluncuran website Anti-Corruption Learning Center (ACLC) yang menyediakan materi dan modul mengenai anti-korupsi dan dapat diunduh secara gratis.

KPK baru-baru ini juga menyelenggarakan hajatan besar yang diberi nama National Anti-Corruption Summit di Yogyakarta yang dihadiri kalangan akademisi, pejabat pemerintah, dan masyarakat madani untuk meningkat pengetahuan anti-korupsi bagi generasi muda serta mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk lebih berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan korupsi melalui penelitian, sosialisasi dan pendidikan anti korupsi.

Dalam kerangka internasional, beberapa lembaga terkait juga telah melaksanakan kerjasama dengan IACA dalam bidang pengembangan kapasitas. Selain KPK yang telah bekerjasama dengan IACA, BPK juga telah mengembangkan sayap melalui kerjasama pelatihan dengan IACA guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Walaupun demikian, berbagai inisiatif pencegahan korupsi yang diakukan dalam skala nasional tersebut kurang terekspos secara optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan mengenai penindakan hukum terhadap para pelaku korupsi, lebih menarik minat masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh, perhatian masyarakat dipastikan akan tersedot apabila media-media cetak, internet, dan TV menayangkan berita mengenai ditangkapnya oknum penyelenggara negara atau para pelaku korupsi lainnya melalui operasi tangkap tangan, atau “update status” pejabat tertentu sebagai tersangka tipikor.

Media dan Masyarakat

Menurut hemat penulis, tantangan utama dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik akan pentingnya langkah-langkah pencegahan korupsi terletak pada dua hal yaitu, 1) peran media dan 2) sinergi yang baik antara lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi dengan masyarakat.

Pertama, terkait peran media. Media yang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam isu-isu penindakan korupsi, perlu mengembangkan peran sebagai mitra strategis dalam aspek pencegahan. Dengan kata lain, media dapat menyediakan informasi terkait inisiatif atau kegiatan pencegahan korupsi seperti pendidikan, pelatihan atau pertemuan-pertemuan internasional kepada masyarakat secara faktual dan memadai.

Tidak hanya itu, media juga dapat menjadi wadah pendidikan publik, di mana berita atau tulisan yang dimuat dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi. Peran edukatif media dalam prevention campaign juga dapat menjadi saran kontrol publik secara obyektif atas tindakan lembaga-lembaga pemerintah dalam pencegahan korupsi.

Kedua, terkait sinergi, ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, partisipasi publik, baik perorangan, organisasi masyarakat, atau masyarakat madani dalam pencegahan (dan pemberantasan) korupsi dapat dilakukan antara lain dengan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Namun demikian, diperlukan upaya public campaign yang optimal agar masyarakat dapat berperan dalam pencegahan korupsi.

Penulis percaya bahwa KPK, Kejaksaan dan Kepolisian memiliki tugas terkait pendidikan dan penyebaran budaya anti-korupsi kepada pemerintah, masyarakat dan swasta, khususnya melalui media. Dengan demikian, menjadi tugas KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk memperkuat sinergi dengan publik dan media sesuai mandat dan fungsinya.

Peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Desember 2016, tentunya memberikan harapan baru bagi para penggiat anti-korupsi, lembaga penegak hukum, dan masyarakat mengenai pentingnya upaya menyeluruh dalam memerangi korupsi, termasuk di Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pesan kuat kepada dunia bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia.

Hari Anti-Korupsi Internasional juga diharapkan menjadi momentum bagi lembaga penegak hukum untuk terus meningkatkan bersinergi dengan masyarakat dan media, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik akan pentingnya upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara berimbang, obyektif dan faktual ***

Indra Rosandry adalah Diplomat di Wina, Austria dan pemerhati masalah-masalah korupsidetikNews

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

pdam
royal
Jl.Lasuloro Dalam VI/37 Bumi Antang Permai, Makassar 90234
Tlp 0411-2033633-491980 / 085242553333
Email : redaksi@bugisposonline.com