Home » Ceplas Ceplos » Menguber-uber Uang Pungli

Menguber-uber Uang Pungli

Oleh : Usdar Nawawi

Oleh : Usdar Nawawi

BugisPos — Sungguh mati, sayalah mungkin yang pertama merasa sangat riang dan gembira. Bahkan merasakan yang paling bahagia, ketika pemetintahan Jokowi-JK tiba-tiba saja bermanuver dengan melakukan renovasi hukum, terutama kaitannya dengan kerja-kerja memberantas pungli di semua sendi kehidupan.

Saya katakan di semua sendi kehidupan, sebab pedagang Kambing sekalipun selama ini tak bisa merdeka dari pungutan liar. Ya dipunglilah mereka kodong karena menggunakan tepi jalan jualan Kambing. Ini baru satu contoh dari sekian item denyut nadi perekonomian rakyat kita. Bahwa pungli sesungguhnya telah merusak moral dan sendi perekonomian rakyat bangsa ini dalam tenggang waktu yang sangat panjang.

Di sekolah, segala rupa cara dilakukan untuk mencari cela pungli. Maka itulah sekolah kita di negeri ini ongkosnya selangit. Apalagi anak yang mesti masuk lewat jendela alias lejten, jangan harap akan bebas bayar duit pungli untuk mendapatkan bangku di kelas. Alasannya klasik, boleh diterima sekolah tapi bayar dulu uang bangku. Tiap tahun anak-anak letjen mesti bayar uang bangku jutaan rupiah, padahal jumlah bangkunya tak pernah bertambah kalau bukan dibeli lewat APBD.

Ini belum termasuk uang tetek-bengek di sekolah yang nyaris setiap minggu. Belum termasuk uang bulanan padahal uang SPP sudah demikian lama dihapus pemerintah. Alasannya dana BOS tidaklah cukup membayar honor guru, gaji satpam, perbaikan tetek-bengek sarana sekolah. Padahal tetangga sekolah pada melihat pak Kepsek barusan beli mobil baru.

Di instansi pemerintah utamanya yang bersangkut-paut dengan pelayanan, pungli juga menjadi ibarat hukum yang mesti ditaati. Tanpa pungli maka urusan rakyat bisa terbengkalai. Coba saja urus IMB di DTRB, di sana ada namanya KPL (keterangan peruntukan lahan). Itu punglinya selangit, untuk sepetak ruko saja KPL nya seharga Rp5 juta. Gila juga ya. Tapi itu dulu kata seorang pegawai DTRB, sekarang katanya cuma Rp1,5 juta sepetak ruko. Artinya kata si pegawai, layanana DTRB kini sudah lebih baik. Agaknya DTRB ini tak sadar  ya bila yang Rp1,5 juta itu juga bernama pungli.

Di kantor Perzinan, Dinas Perindag, juga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pun aroma pungli masih berbau kencang dari sana. Bayangkan bila di Pariwisata penerbitan TDUP dipungli jutaan perak. Di Disperindag tiap paket berkas (Situ, Siup, Tdp) ditilap pungli Rp200 ribu. Bayangkan kalau dalam sehari terproses 50 berkas, dikali Rp200 ribu apa pak Kadis tak jadi kaya ?  Tiap hari ada duit pungli Rp10 juta broo ! Begitu pula di Perizinan, ada uang pungli Rp200 ribu per paket berkas. Cuma hebatnya, kepala perizinannya pandai berlagak pilon mengaku tak tahu soal pungli itu tadi.

Namun kita berdoa saja, mudah-mudahan pungli-pungli di DTRB, Disperindag, kantor Perizinan, Dinas Pariwisata, juga Dispenda, Ekbang, Dinas Perhubungan dan lain-lainnya, termasuk pungli di Kelurahan dan Kecamatan, tidak terjadi di Makassar. Biarlah  irama-irama pungli seperti itu dimainkan di negeri anta beranta saja ***

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

pdam
royal
Jl.Lasuloro Dalam VI/37 Bumi Antang Permai, Makassar 90234
Tlp 0411-2033633-491980 / 085242553333
Email : redaksi@bugisposonline.com