Home » HL » Beasiswa Sulsel Dimanfaatkan Pihak Tertentu

Beasiswa Sulsel Dimanfaatkan Pihak Tertentu

Illustrasi

BugisPos – Program Beasiswa yang diklaim Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai berbagai kalangan pengamat tidak tepat sasaran. Padahal itu merupakan bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pemerhati Pendidikan Lembaga Lapismedik Makassar S Ridwan, kepada di Makassar, Rabu 1/8/12 mengatakan, Program beasiswa S2 dan S3 yang diklaim sebagai program Pemprov Sulsel, namun sebenarnya program Dikti yang dititip di Pemprov Sulsel itu terkesan “dimainkan”.

Program beasiswa yang diperuntukkan untuk masyarakat umum menurut dia, disinyalir kuat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan pengambil kebijakan ataupun pihak legislator.

Sementara pola rekruitmen dinilai tidak transparan dan objektif, karena disinyalir sarat dengan unsur KKN. Sebagai contoh kasus adanya pelolosan penerima beasiswa yang tercatat ke luar negeri, namun ditelusuri hanya kuliah di salah satu universitas di Makassar.

Hal ini kemudian akan menjadi presenden buruk bagi Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo yang menggagas prorgam beasiswa S2 – S3 yang diketahui merupakan program Dikti.

“Hasil program itu tidak pernah di buka ke publik, termasuk dalam segi obejektivitas proses seleksi. Disiyalir kuat adanya permainan dari pemangku kebijakan termasuk pihak legislator DPRD Sulsel,” ungkapnya seperti dirilis Antara News.

Hal ini kemudian ditanggapi dingin Ketua Komisi D, DPRD Sulsel, Adil Patu. Dia mengatakan, kebijakan pemberian beasiswa telah berjalan sebagaimana mestinya. Terkait dengan tudingan adanya permainan dari pihak dewan, dirinya enggan menjelaskan.

“Yang diberikan beasiswa ke luar negeri adalah PNS yang berpotensi untuk membantu pengembangan daerah Sulsel dengan kompetensi secara relevan,” katanya.

Ia menyebutkan, pemberian beasiswa pertahunnya sekitar 100 orang dari tiga tahun terakhir menjadi 300 orang. Dikti tidak cukup mengeluarkan kebijakan, tetapi pemprov yang memutuskan pemberangkatan siapa yang dinilai layak.

“Kalau dikatakan salah sasaran itu dari kacamata mereka. Jelas pemberian beasiswa tentunya ada pengusulan dari SKPD terkait tergantung bagaimana SKPD melihat orang yang akan di kirim sekolah,” katanya.

Hal berbeda di lontarkan pengamat komunikasi dan pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar, Mulyadi Mau Msi, dengan menyebutkan pengelolaan beasiswa dari dikti diluar konsep semestinya.

Dosen Unhas ini menyarankan Pemprov agar program beasiswa S2 dan S3 sebaiknya dikembalikan ke Dikti agar tidak menjadi temuan pelanggaran ketika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait.

Selama dua tahun terakhir, kata dia, dana pencairan program beasiswa S2 dan S3 baik dalam negeri dan luar negeri telah mencapai Rp86 miliar.

Tujuan program beasiswa di mulai pada 2009 hingga 2012 lanjut dia, sangat ideal guna menciptakan 1.000 doktor dan master untuk meningkatkan kapasitas SDM masyarakat Sulsel melalui penyebaran dan pengaplikasian ilmu yang diperoleh dari pihak penerima beasiswa program dalam dan luar negeri.

“Kalau kami melihat ada ketidakadilan di sini, terbukti rata-rata yang berangkat sekolah mengunakan beasiswa adalah orang tertentu dari PNS, dan bukan kalangan umum, jelas ini terindikasi pelanggaran sistem,”  (una)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
IKLAN BARIS
  • Ruko Dijual
    Ruko berlantai 3, setiap lantai dilengkapi fasilitas toilet. Terletak di Jl.Rappocini Raya No.29 (samping Dona Doni) Makassar, dijual seharga Rp 1,2 Miliar. Yang berminat segera hubungi Nunu, di 085343841609
Jl.Lasuloro Dalam VI/37 Bumi Antang Permai, Makassar 90234
Tlp 0411-2033633-491980 / 085242553333
Email : redaksi@bugisposonline.com